18 Januari 2009

[media-riau] Celoteh Wilson Lalengke - Falasi Iklan Partai Demokrat

 
Celoteh Wilson Lalengke - Falasi Iklan Partai Demokrat      
Oleh : Wilson Lalengke   
Minggu, 18 Januari 2009 11:47
 

Pewarta-Indonesia, "Hukuman mati patut bagi para pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan, perampokan disertai pembunuhan, dan sejenisnya. Saat ini, sanksi untuk koruptor hanya berupa hukuman denda dan pidana kurungan beberapa tahun. Karena korupsi mengakibatkan terambilnya uang negara dalam jumlah sangat besar secara tidak sah, dan hal itu bisa menghilangkan nyawa orang lain yang tidak berdosa, misalnya rakyat mati kelaparan dan akibat tidak tersedia pelayanan kesehatan, maka hukuman mati pantas ditimpakan kepada koruptor."


Cuplikan di atas adalah salah satu contoh alur pikir yang dikembangkan dalam mengambil kesimpulan atas sebuah fenomena. Kebetulan yang jadi contoh kasus adalah perdebatan sanksi hukuman bagi koruptor. Sepintas lalu, alur pikir di atas ada benarnya. Logika yang digunakan juga cukup logis. Namun, sesungguhnya cara berpikir tersebut tergolong salah. Contoh di atas biasa disebut falasi (fallacy) atau kesesatan dalam penalaran. Secara singkat, "membunuh" tidak sama dan sebangun dengan "berpotensi membunuh". Sehingga hukuman bagi seorang yang berpotensi membunuh orang lain – karena korupsi – tidak relevan untuk disamakan dengan hukuman bagi seseorang yang sudah membunuh. Seperti juga, hukuman bagi pembunuh karena membela diri tidak sama dengan pidana atas kasus pembunuhan berencana.

Kita tinggalkan kasus itu. Dalam ilmu filsafat, salah satu materi kajian utama adalah Falasi. Para pakar filsafat punya pandangan yang beragam tentang falasi ini. Namun, satu hal yang disepakati bersama bahwa falasi adalah kesesatan dalam penalaran. Falasi adalah pola logika yang keliru dalam mengembangkan suatu pernyataan. Suatu pernyataan dapat disebut falasi (kesesatan) jika didukung oleh argumen yang salah sama sekali atau tidak relevan alias jauh panggang dari api. Namun dapat juga, falasi itu terbentuk karena argumen penunjangnya sangat lemah.

Orang yang berkecimpung di bidang hukum sangat paham tentang hal ini, dan celakanya, mereka sangat doyan memainkan falasi tersebut untuk saling mematahkan satu sama lain ketika berseteru di pengadilan. Kemampuan memanipulasi dan memanfaatkan falasi itulah yang akhirnya mencuatkan seorang ahli hukum (terutama kebanyakan pengacara) ke level "elite hukum" tingkat atas di negeri bernama Indonesia. Tidak heran jika pembenahan hukum di negara kita adalah ibarat mengurai benang paling amat super kusut di dunia.

Lantas, apa hubungan hal-hal di atas dengan judul tulisan ini, Falasi Iklan Partai Demokrat? Kaitannya adalah bahwa banyak dari iklan-iklan yang dimunculkan di media massa, cetak maupun elektronik, mengandung falasi, pernyataan yang menyesatkan. Salah satunya yang amat kental falasi-nya adalah iklan Penurunan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Partai Demokrat. Secara ringkas, inti iklan itu adalah menyampaikan kehebatan SBY dengan Partai Demokrat-nya yang dalam masa pemerintahannya bisa menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Hal itu baru pertama terjadi sejak Indonesia merdeka. Dengan lihai, ditampilkan sosok masyarakat marginal, seperti nelayan, petani, ibu rumah tangga yang begitu gembira menerima kebijakan penurunan BBM yang telah dilakukan 3 kali hanya dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan. Fantastis dan amat mempesona memang, dan tentu saja kita perlu mengapresiasi kebijakan "bijaksana" dari pucuk pemerintahan negeri ini.

Tapi persoalannya adalah ketika ditampilkan seorang ibu yang menyampaikan ucapan kira-kira begini: "Terima kasih Pak SBY!", dan lebih parah lagi ada ajakan untuk memilih Partai Demokrat yang mendukung kebijakan SBY menurunkan harga BBM. Dari sisi politik praktis, mungkin hal tersebut wajar saja, walaupun aroma bau busuknya juga tidak dapat ditutupi. Akan tetapi dari sisi etika politik, fenomena itu adalah kesalahan yang tidak perlu terjadi, apalagi oleh seorang presiden. Mengapa? Karena argument yang digunakan dalam konsep iklan itu tergolong falasi, yang menyesatkan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya nota benne masih belum melek pendidikan secara memadai.

Beberapa alasan yang dapat menjadi renungan bagi masyarakat banyak, termasuk pembuat iklan dan Partai Demokrat, sebagai berikut: pertama, Persoalan harga BBM dan kebijakan yang melingkupinya ditentukan oleh sistem pasar: supply and demand, persediaan dan permintaan. Ketika pasar menuntut harga rendah karena stok banyak, maka harga BBM secara otomatis turun. Jadi, jika harga BBM turun hingga beratus kali pun, itu bukan karena "cerdasnya" kebijakan SBY – Partai Demokrat, tapi karena tuntutan sistim pasar. Bila saja pemerintah tidak menurunkan harga BBM, pasti banyak implikasi buruk lain yang akan terjadi yang salah satunya adalah demonstrasi mahasiswa dan rakyat akan meluas dan mengganggu kestabilan negara yang sedang menghadapi pemilu mendatang. Sayangnya, justru SBY termasuk pemimpin yang senang menangkapi para demonstran dan menjebloskannya ke dalam "kotak hitam". Pola bernalar yang benar adalah bahwa harga BBM turun 3 kali disebabkan oleh dukungan rakyat yang minta harga tersebut menyesuaikan harga pasar minyak dunia, tanpa embel-embel SBY dan apalagi Partai Demokrat. Konsekwensi logisnya, para pendekar demonstrasi menurunkan harga BBM, termasuk mereka yang menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, adalah pihak yang benar dan perlu diapresiasi oleh masyarakat.

Kedua, sebenarnya istilah penurunan harga BBM kurang tepat. Kata "penyesuaian harga" masih lebih masuk akal. Bagaimana mau dibilang harga turun jika kenyataannya tidak demikian? Harga awal BBM dalam negeri sebelum mengalami kenaikan adalah Rp. 4.000,- per liter untuk jenis premium. Pada saat itu harga minyak dunia berkisar pada angka USD 60 per barel (159 liter) atau sama dengan Rp. 3.773,6 per liter (kurs USD 1 = Rp. 10.000,-). Ketika harga minyak dunia mencapai USD 120 per barel menjelang pertengahan tahun lalu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp. 6.000,- per liter,. Logikanya harus naik menjadi Rp. 8.000,- per liter, kerena harga real eceran minyak dunia adalah USD 120 x Rp. 10.000,- : 159 liter =  7.547,- per liter. Nyatanya harga yang ditetapkan pemerintah hanya Rp. 6.000,- yang artinya turun Rp. 2.000,- dari harga seharusnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada saat harga BBM naik, sebenarnya pada saat itu, harga BBM dalam negeri mengalami penurunan.

Saat ini, harga minyak dunia hampir stabil di USD 50 per barel, tapi harga BBM jenis premium justru hanya disesuaikan menjadi Rp. 4.500,- per liter (penurunan harga terakhir). Jika mengikuti hitung-hitungan seperti di atas tadi, maka seharusnya harga bensin hanya berkisar di Rp. 3.200,- hingga 3.300,- per liter (USD 50 x Rp. 10.000,- : 159 liter = 3.144,7 per liter). Artinya, harga BBM saat ini justru naik lebih dari Rp. 1.500,- per liter dari harga sesungguhnya. Pertanyaan melebar yang akhirnya muncul dari utak-atik angka ini adalah benarkah ada biaya subsidi BBM yang selama ini menjadi hantu gentayangan APBN Indonesia? (Ini jadi renungan lain lagi bagi kita semua).

Ketiga, kebijakan pemerintah tidak kongruen (sama dan sebangun) dengan kebijakan seorang SBY dan apalagi sebuah partai. Justru sebenarnya, masyarakat menilai bahwa penanganan persoalan ekonomi termasuk soal BBM selama ini, "think tank"-nya adalah JK. Konversi minyak tanah ke gas, yang dalam beberapa hal masih menyimpan kendala, diskusi tentang perlu-tidak-nya harga BBM naik dan turun, dan seterusnya, adalah "makanan" Sang Toke Pribumi, Jusuf Kalla. Jadi amat naïf jika SBY mengklaim turunnya harga BBM sebagai kebijakan pribadi dan partainya seperti di iklan tivi itu. JK pun termasuk menyebarkan falasi jika mengklaim hal ini.

Falasi yang dilakukan SBY – Partai Demokrat itu dalam ilmu filsafat dikelompokan kepada Post Hoc Fallacy atau False Cause (alasan yang salah). Nama kasus falasi jenis ini diambil dari bahasa Latin "post hoc, ergo propter hoc" yang dapat diartikan sebagai "setelah ini, maka akibatnya". Contoh berikut yang dikutip dari http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/fallacies.html kiranya bisa menjadi rujukan. "President Jones raised taxes, and then the rate of violent crime went up. Jones is responsible for the rise in crime." (Terjemahan bebas: Presiden Jones menaikan pajak, dan akibatnya tindakan kriminal bertambah banyak. Oleh sebab itu, Pak Jones bertanggung-jawab atas kenaikan jumlah tindakan kriminal tersebut). Cara berpikir pada kasus Presiden Jones ini jelas salah, karena keputusan seorang presiden adalah kebijakan pemerintah yang dalam hal ini mengatas-namakan negara. Demikian juga pada kasus turunnya secara beruntun harga BBM belakangan ini, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan seseorang atau satu partai saja.

Melihat fenomena iklan SBY – Partai Demokrat itu, kita hanya berharap kiranya bangsa ini tidak makin terpuruk dalam kemiskinan intelektual karena falasi-falasi yang dikampanyekan oleh para elite politik nasional. Tapi harapan itu terasa sungguh amat jauh dari jangkauan mimpi, karena faktanya pucuk pimpinan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di republik ini juga menjadi agen falasi di negeri leluhurnya.***

 

my personal room at http://saintlover.blogsome.com
 

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! Finance

It's Now Personal

Guides, news,

advice & more.

Sitebuilder

Build a web site

quickly & easily

with Sitebuilder.

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar: