02 November 2008

[media-riau] Re: Rilis FKSS

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, November 01, 2008 7:56 PM
Subject: Rilis FKSS

Forum Kadin Se Sumatera (FKSS)

Munas V Kadin Momentum Reformasi Organisasi

Bertempat di Novotel Hotel Batam Sabtu (1/10) kemarin, Ketua Umum Kadin Se Sumatera melakukan rapat koordinasi khusus membahas perkembangan ekonomi  yang terjadi di Indonesia, Sumatera dan dalam Internal Kadin Sendiri. Para ketua ini merumuskan langkah terbaik untuk Sumatera.

Hal yang juga menjadi perbincangan hangat dalam kalangan Ketua Umum Se Pulau Sumatera ini adalah permasalahan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang segera menyongsong suksesi, Desember 2008 mendatang.

Dalam perbicangan dikatakan kepemimpinan yang selama ini dinakhodai MS Hidayat memang dirasakan membawa perubahan, namun juga tak dapat dinapikan memiliki banyak kekurangan. Karenanya, adalah patut momentum Munas V ini dijadikan forum evaluasi dalam upaya merubah paradigma Kadin ditengah ancaman dan bayang-bayang guncangan krisis ekonomi global yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintahan Negara-negara di dunia melakukan antisipasi dan mencarikan solusi agar dampaknya tidak meluas bahkan yang dikhawatirkan mengulangi kondisi ekonomi 10 tahun lalu (krisis 1997-1998 yang meluluhtantakkan fundamental ekonomi nasional, apatah lagi kondisi dalam negeri Indonesia dihadapkan pada  ketidak stabilan politik dalam negeri menjelang Pemilu di awal tahun 2009. Karenanya Munas V Kadin menjadi STRATEGIS dan akan MENENTUKAN arah dunia usaha nasional 5 tahun kedepan.

Adalah sangat disayangkan, momentum Munas V Kadin Indonesia sebagai "pesta demokrasinya pelaku dunia usaha" terkesan sunyi dan sepi, padahal seharusnya hingar-bingar pesta sudah mulai didengungkan. Minimnya bursa kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2008-2013 paling tidak menjadi pertanda kondisi itu. Apakah hal ini adalah upaya -status quo- Kadin ?  atau warna politis telah ikut bermain dalam organisasi Kadin !

Sudah sepuluh tahun lewat semenjak krisis ekonomi menerjang pada 1998. Krisis yang seharusnya menyadarkan dunia usaha untuk membangun kemandirian ekonomi dengan ditopang oleh basis institusional kenegaraan yang kokoh dan profesional. Yang terjadi justru kebalikan, struktur kelembagaan negara  (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih rapuh dan cendrung mengkultuskan individu. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan dan institusi dunia usaha seperti Kadin merupakan lembaga yang dituntut untuk cepat tanggap dan menjadi kekuatan utama dalam reformasi institusi tersebut.

Namun konsep Revitalisasi dan Restrukturisasi yang dicanangkan pada saat Munas IV Kadin tahun 2003 lalu, ternyata tidak terlaksana. Gemuknya organisasi Kadin, justru membuat Kadin (terutama di daerah) seolah mandek dan perkuatan organisasi minim, yang mana para Wakil Ketua Umum yang mengkoordinir bidang-bidang pada struktur kepengurusan Kadin Indonesia periode 2003-2008 tidak berjalan secara optimal, terutama dalam hal pembinaan kelembagaan maupun koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja dengan Kadin daerah.  Padahal pengelolaan wadah dunia usaha seperti Kamar Dagang dan Industri sepatutnya mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan perangkat organisasi yang ada (Asosiasi/Himpunan dan Kadin daerah) secara totalitas dengan suatu sistem manajemen strategis yang modern dan profesional. Sepanjang 5 tahun masa kepengurusan Kadin Indonesia periode ini, hampir tidak pernah Wakil Ketua Umum yang membawahi bidang-bidang usaha melakukan kunjungan dan koordinasi secara formal dengan Kadin-Kadin di daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu pembicaraan serius dalam Rapat Koordinasi Forum Kadin Se-Sumatera (FKSS) yang diselenggarakan di Batam Sabtu (1/10) kemarin. Acara yang dihadiri seluruh Ketua Umum Kadin se Wilayah Sumatera ini, berlangsung hangat dan dialogis. Kadin Indonesia seolah terlena dalam buaian kedekatan dengan penguasa di pusat pemerintahan, sedangkan Kadin di daerah seolah dilupakan dan ditiadakan.

"Evaluasi tentang kondisi Kadin ini semakin penting karena Munas ke V Kadin akan diselenggarakan pada Desember mendatang," ujar Arsyadjuliandi Rachman, koordinator Forum Kadin Se Sumatera (FKSS).

Menurut Arsyadjuliandi yang juga Ketua Umum Kadin Provinsi Riau ini, FKSS merupakan wadah Kadin se Wilayah Pulau Sumatera untuk menyikapi isu-isu ekonomi dan pembangunan nasional dan dampaknya terhadap perekonomian wilayah Sumatera maupun yang terjadi di Pulau Sumatera. Selain sebagai forum kemitraan strategis untuk sinergi dan optimalisasi potensi ekonomi antar wilayah  Sumatera, Forum ini menjadi ajang silahturrahmi dan sarana saling bertukar informasi tentang peluang dan hambatan investasi yang terjadi di Pulau Sumatera.

"Untuk mensolidkan isu strategis terutama terhadap kepentingan pengembangan dan kemajuan perekonomian Sumatera yang akan disampaikan dalam Munas mendatang, maka kegiatan konsolidasi ini diselenggarakan," jelas Arsyadjuliandi.

Dalam forum juga dibahas tidak memadainya perubahan yang dilakukan oleh Kadin Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dan belum menyentuhnya program yang dijalankan bagi perkuatan dan pemberdayaan Kadin di daerah. Padahal kondisi ekonomi dunia baik karena adanya dorongan globalisasi maupun dinamika kerjasama kawasan (Kerjasama Ekonomi Sub-Regional IMT-GT ataupun Asean Economic Community, misalnya) sudah berubah sangat dinamis dan akan memberikan dampak langsung pada pelaku usaha maupun perekonomian di daerah.

"Ini jauh berbeda ketika MS Hidayat, berjanji akan mengubah paradigma Kadin menjadi lebih peduli akan pengusaha didaerah. Saat ini kita di daerah sudah berhadapan dengan percepatan pelaksanaan kesepakatan AEC yang semula 2020 menjadi 2015" tambah Asnawi Bahar, Ketua Umum Kadin Sumatera Barat.

Ditambahkan Asnawi, Kadin di daerah sebagai representasi pelaku usaha yang dibentuk dengan Undang-undang sudah sangat kesulitan bergerak, terutama adanya pandangan yang salah pejabat dan aparatur pemerintah di daerah terhadap eksistensi institusi Kadin, karena Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran undang-undang tidak pernah turun. "Mengusahakan Peraturan ini merupakan amanat Munas Kadin pada pengurus, dan ini tidak dapat dilakukan sampai sekarang" jelas pria yang biasa dipanggil dengan Ucok ini.

Dalam kegiatan yang dilangsungkan FKSS ini, disepakati beberapa hal pokok-pokok pernyataan dan rekomendasi Forum Kadin Se-Sumatera untuk Munas V Kadin, sebagai upaya mendorong reformasi fundamental institusional dan revitalisasi peran dan fungsi Kadin. Butir-butir kesepakatan ini meliputi Forum Kadin se sumatera mendesak pelaksanaan Munas harus sesuai dengan AD dan ART Kadin dengan mengedepankan keterbukaan dan tranparansi, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha nasional yang memiliki visi jelas dan komitmen tinggi untuk membangun organisasi Kadin dalam konteks peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha maupun perekonomian nasional (termasuk pelaku usaha dan perekonomian di daerah sebagai bagian integral).

Selain itu, forum ketua umum Kadin se Sumatera ini juga menyepakati menyambut Munas V Kadin, FKSS membuka diri ke semua calon Ketum Kadin Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaring pengusaha yang memiliki visi kedepan dan mampu membawa perubahan Kadin sebagai kandidat yang akan di dukung oleh FKSS. Perubahan arah ini diantaranya dilihat dari komitmen dan konsistensi sang kandidat untuk memajukan Kadin di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perkuatan institusi Kadin di daerah penting dan mendesak dilakukan mengingat sejak otonomi daerah dilaksanakan, keberadaan Kadin di daerah, terutama Kadin Kabupaten/Kota tidak diperhatikan bahkan seakan-akan keberadaannya tidak ada dimata pemerintah daerah (Bupati/Walikota berikut jajaran dinas/instansi di daerah). Hal tersebut menjadikan suara (kepentingan) dunia usaha di daerah banyak diabaikan oleh pemerintah di daerah.

"Kadin merupakan wadah bagi dunia usaha, jadi Ketua Umum Kadin Indonesia kedepan harus memahami tentang kondisi dunia usaha Indonesia disemua lapisan" jelas Firmandez, Ketua Umum Kadin Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam.

Lebih lanjut menurut Firmandez, Forum Kadin Se Sumatera juga mengeluarkan rekomendasi percepatan pembangunan kawasan Sumatera yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Pimpinan Daerah Se Wilayah Sumatera, dan pembenahan internal Kadin Indonesia bagi pengurus yang akan dipili pada Desember mendatang ini.

Dalam acara ini juga FKSS selain mendengarkan komitmen dari para calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2008 – 2013 lengkap dengan format kabinet bayangan yang akan diusung juga mengeluarkan rekomendasi tentang syarat ketua umum dan personalia Kadin Indonesia 2008-2013.

"Pembicaraan ini untuk mendapatkan gambaran arah, kebijakan dan strategi yang patut dilakukan untuk pembangunan wilayah Sumatera menuju perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sumatera." Imbuh Andi Rachman menutup pembicaraan ***



Koordinator Publikasi Kadin Provinsi Riau

Anggara Pernando

Komp Simpang Tiga Business Center Blok A-D Pekanbaru, Riau

0761 31678




__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! Finance

It's Now Personal

Guides, news,

advice & more.

Share Photos

Put your favorite

photos and

more online.

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar: